UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN BAGI MASYARAKAT PEDESAAN

            UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN BAGI MASYARAKAT PEDESAAN

Pada era globalisasi ini, peningkatan kualitas masyarakat semakin meningkat. Baik kualitas masyarakat dari segi ekonomi, kesehatan maupun keamanan. Mulai dari wilayah provinsi, Kabupaten, maupun kota. Di balik itu semua ternyata masih ada juga masyarakat yang masih mengalami kemiskinan. Kemiskinan terjadi terutama pada masyarakat yang berada dalam wilayah yang jauh dari perkotaan, seperti masyarakat pesisir pantai yang memang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan penghasilan sebagai nelayan itu pun, kadang -kadang masih kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, karena mereka bekerja hanya bergantung pada situasi alam dan penghasilan setiap harinya tidak menentu. Apabila situasi alam memungkinkan untuk melaut maka mereka akan turun untuk melaut, dan apabila situasi ombak yang berpotensi menimbulkan gelombang yang besar maka mereka menunda untuk melaut.

Dengan adanya situasi dan keadaan seperti itu maka pemerintah sedang giat-giatnya untuk melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang, khususnya pemerintah Aceh. Dimana pemerintah Aceh sedang disibukkan dengan berbagai upaya dalam memajukan daerah Aceh dari berbagai aspek, baik pada aspek ekonomi, materi, pertanian, dan pada berbagai sektor lainnya. Yang mana pembangunan daerah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sehingga tidak lagi berada dalam garis kemiskinan.

Berdasarkan Badan Pusat Statistika Nasional, Aceh merupakan salah satu provinsi yang menempati tempat teratas garis kemiskinan dari segi makanan seluruh provinsi di Indonesia          

Badan Pusat Statistika Nasional ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG KEP. BANGKA BELITUNG KEP. RIAU DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA INDONESIA

2015 Semester 1 (Maret) Semester 2 (September) Garis Kemiskinan Makanan Menurut Provinsi Garis Kemiskinan Makanan Menurut Provinsi Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa 293 697 297 479 296 406 302 128 306 737 305 428 261 677 266 143 263 932 273 271 284 650 279 015 288 410 293 768 291 641 301 356 313 294 308 554 280 361 302 422 293 851 288 956 318 195 306 835 297 507 247 652 262 791 308 379 258 946 273 957 263 734 243 702 250 850 272 915 254 209 260 885 288 387 303 059 298 505 313 872 329 667 324 764 260 892 251 365 253 869 274 255 264 450 267 028 330 178 375 657 353 260 362 214 406 405 384 643 298 998 316 511 301 870 318 580 343 566 322 677 319 595 - 319 595 327 678 - 327 678 213 479 231 259 219 290 223 843 241 132 229 494 210 932 221 840 216 823 218 935 232 942 226 501 238 042 236 342 237 473 249 320 241 725 246 776 216 139 230 565 223 641 222 168 240 911 231 914 235 211 241 250 237 129 248 503 254 860 250 522 226 679 214 350 221 931 231 680 222 166 228 017 238 797 232 281 235 036 244 162 238 879 241 112 260 406 232 460 238 070 265 296 240 102 245 160 250 029 257 337 255 104 259 948 271 176 267 745 251 976 296 856 281 506 256 020 306 475 289 219 229 677 255 023 244 281 235 422 271 860 256 417 337 970 333 612 336 356 348 480 348 598 348 524 342 729 339 904 341 484 355 117 351 534 353 538 217 995 240 942 230 475 224 280 249 892 238 209 249 419 261 524 258 520 264 458 277 186 274 027 181 842 190 563 187 304 186 893 201 779 196 217 190 438 196 016 194 409 200 424 204 787 203 530 191 995 207 980 202 433 201 515 216 687 211 422 204 476 209 873 208 787 212 226 221 332 219 500 293 811 315 018 306 768 294 604 320 259 310 278 279 379 273 858 275 361 292 989 289 208 290 237 328 107 358 458 346 975 346 945 374 902 364 325 289 615 307 562 302 807 290 712 310 937 305 579 238 278 245 357 242 241 247 840 256120  251943

Berdasarkan survei diatas menunjukkan bahwa Aceh merupakan salah satu provinsi termiskin di antara provinsi lainnya

Pembangunan Nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan  yang meliputi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk melaksanakan tujuan  nasional sebagaimana tercantum dalam alenia IV UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar perdamaian abadi dan kesejahteraan sosial.

Pembangunan nasional maupun pembangunan daerah pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia dan wilayahnya di berbagai provinsi dan kota untuk menuju masyarakat yang makmur dan berkeadilan. Kebijakan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pemerintah daerah di segala bidang terus diupayakan dan dimaksimalkan dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional dan otonomi daerah. Langkah tersebut dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam sistem negara kesatuan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah satu kesatuan, walaupun tugas dan peranannya berbeda.

Menurut Suwandi : Pendekatan pembangunan sentralistik yang dilakukan selama ini, pada kenyataannya telah banyak menciptakan ketimpangan antara yang kaya dan miskin, ketimpangan antar daerah (regional) dan ketimpangan antara desa dengan kota. Memperhatikan kenyataan ini, pemerintah mengalihkan pendekatan terhadap strategi pembangunan yang mengarah kepada kebijakan desentralisasi

Kondisi di negara kita menunjukkan bahwa telah terjadi tingkat urbanisasi yang relatif cepat dibandingkan dengan perkembangan industrialisasi. Sementara pembangunan kota belum mampu menyediakan perumahan yang layak dalam waktu relatif singkat. Hal ini disebabkan oleh kondisi orang desa yang umumnya kurang mampu sehingga sering timbul rumah-rumah darurat dengan fasilitas seadanya. Daerah dengan keadaan seperti ini sering disebut dengan perumahan kumuh (slum).

                    Adanya ketimpangan hasil-hasil pembangunan desa dan kota akan berakibat buruk                       secara sosial dan ekonomi terhadap kehidupan di kedua wilayah hidup masyarakat tersebut                  antaranya :

kota akan mengalami kepadatan penduduk yang semakin tinggi disebabkan terbukanya kesempatan kerja di berbagai bidang. Sebaliknya, kondisi di desa menunjukkan bahwa masih bertumpu pada sektor pertanian tradisional yakni tergantung dari musim dan kondisi lahan. Kondisi ini memicu mereka yang memiliki alam berpikir rasional (modern) untuk memanfaatkan waktu, tenaga dan ketrampilan seadanya untuk malakukan urbanisasi. Sehingga masyarakat memiliki berapa alasan :

-Pertama : mereka memang rasional karena mereka berusaha mencari tempat/daerah yang relatif lebih banyak mempunyai kesempatan ekonomis.

-Kedua : kondisi desa semakin kehilangan tenaga kerja off farm . Hal ini dipicu oleh keadaan pertanian tradisional yang tidak bersifat menghasilkan dan memberikan pendapatan secara cepat dan langsung (quick yielding), membuat kondisi perekonomian desa semakin rapuh.

Keadaan di atas, menunjukkan suatu kecenderungan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di negara-negara sedang berkembang. Hal ini memang sulit untuk dielakkan karena percepatan mekanisme ekonomis di kota jelas akan mengalahkan petumbuhan ekonomi di pedesaan. Dari sini muncul ketimpangan pertumbuhan kota dan desa yang semakin mencolok. Di sisi lain, kota memiliki visi modern dan dinamis, sedangkan desa karakternya lamban dan tradisional.

                      Melihat kondisi ini sudah saatnya Pemerintah melakukan upaya-upaya terhadap                        kebijakannya dalam membangun masyarakat desa di era otonomi daerah. Pemerintah                          perlu juga menelaah strategi dalam menciptakan keserasian pembangunan antara desa dan kota            sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi tingkat Kabupaten.

          Ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan antara daerah perkotaan dan perdesaan,                 antara lain :

            1. Pembangunan Wilayah Pedesaan

         Pembangunan wilayah pedesaan dan perkotaan yang tidak seimbang sebagaimana selama ini              terjadi akan menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi dalam kehidupan. Persoalan-                       persoalan yang dihadapi wilayah desa dan kota adalah masalah-masalah yang spesifik, sebab               masing-masing wilayah mempunyai potensi yang berlainan. Desa yang lebih berkesan sebagai            kelompok masyarakat yang hidup secara tradisional, mempunyai banyak ketertinggalan                      dibanding dengan dengan kota. Salah satu tujuan pembangunan wilayah pedesaan adalah                      menyeterakan kehidupan masyarakat desa dan kota sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.

         Untuk melakukan pembangunan desa, ada beberapa hal yang tidak dapat diabaikan diantaranya           adalah latar belakang, pendekatan, konsep maupun kenyataan-kenyataan yang terjadi di setiap               desa.

Beberapa hal yang perlu untuk mendapat perhatian dalam pembangunan wilayah pedesaan adalah

a.                Pembangunan masyarakat desa masih bersifat dekonsentrasi. Disisi lain, sifat ragam dan hakikat desa sangat beranekaragam yang secepatnya membutuhkan penanganan. Disamping itu, titik berat pelaksanaan otonomi daerah yang terletak pada kabupaten menggambarkan kebulatan karakter pedesaan wilayahnya.

b. Perangkat desa perlu mendapat bantuan teknis dan insentif. Perangkat desa yang menjadi tulang punggung pelaksanaan pembangunan desa, keadaannya secara umum masih membutuhkan bantuan teknis yang efektif. Bantuan teknis dan efektif yang dibutuhkan diantaranya adalah 

1) kesejahteraan, artinya pendapatan para kepala desa dan perangkatnya yang masih menjadi masalah, kualitas ketrampilan, kewibawaan, kemampuan, kejujuran dan dedikasi para perangkat desa masih perlu ditingkatkan dengan bantuan pemerintah.

2) Kemampuan membangun masyarakat desa mulai dari merencanakan, melaksanakan sampai mengawasi masih dilakukan dengan cara yang sangat sederhana atau dalam banyak hal masih tanpa mekanisme manajemen sama sekali.

3) Mekanisme kerja antara pemerintah desa dan pemerintahan diatasnya perlu dimantapkan. Hal ini dimaksudkan agar rencana yang dipersiapkan desa beserta masyarakatnya disambut baik dan terwujud dalam pelaksanaannya tanpa modifikasi ataupun penghilangan yang pokok demi kepentingan desa. Dan agar pembangunan jangan berlangsung secara birokratis yang berlebihan.

c.        Dana pembangunan desa secara lintas sektoral masih belum bermanfaat bagi masyarakat desa. Karena itu dibutuhkan usaha dan dorongan yang kuat, sehingga mekanisme proyek pembangunan desa yang berlangsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa melalui pemerintahan paling bawah.

d.       Kurangnya keterpaduan kepentingan antar sektor, sehingga dibutuhkan koordinasi lintas sektoral tentang pemerintahan desa melalui penyatuan program, misi dan visi pembangunan. Hal ini dikarenakan setiap sektor mempunyai visi dan misi yang ideal mengenai pembangunan wilayah pedesaan. Sehingga masing-masing sektor cenderung untuk berpegang teguh secara prinsip pada fungsi pokoknya dan memegang asumsi bahwa secara fungsional tidak ada kewenangan untuk mencampuri sektor lain.

2. Sasaran Pembangunan Pedesaan

Perlu untuk disadari bahwa proses pembangunan adalah suatu proses perubahan masyarakat. Proses perubahan ini mencerminkan suatu gerakan dari situasi lama (tradisional) menuju suatu situasi baru yang lebih maju (modern) dan belum dikenal oleh masyarakat. Perubahan yang dilakukan tersebut akan melalui proses transformasi dengan mengenalkan satu atau beberapa fase antara. Pembangunan masyarakat (pedesaan) memerlukan suatu proses dan model tranformasi dari model lama menuju model baru (tujuan). Di sisi lain perlu pula untuk dipahami bahwa proses pembangunan merupakan suatu konsep yang optimistik dan memberikan pengharapan kepada mereka yang secara sukarela berpartisipasi dalam proses pembangunan. Sehingga perencanaan pembangunan baik sosial maupun budaya selalu perlu menyadari dan menemukan indikasi-indikasi perubahan tuntutan.

Agar pembangunan wilayah pedesaan menjadi terarah dan sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan masyarakat desa, maka perencanaan mekanisme pelaksanaan pembangunan desa dilakukan mulai dari bawah. Proses pembangunan yang dilaksanakan merupakan wujud keinginan dari masyarakat desa. Dalam hal ini koordinasi antara pemerintah desa dengan jajaran di atasnya (Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Kabupaten) harus terus menerus dilakukan dan di mantapkan. Apalagi pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan pada Pemerintah Kabupaten.

Pelaksanaan pembangunan pun hendaknya tidak hanya menjadikan desa sebagai obyek pembangunan tetapi sekaligus menjadikan desa subyek pembangunan yang mantap. Artinya obyek pembangunan adalah desa secara keseluruhan yang meliputi potensi manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan teknologinya, serta mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan yang ada di pedesaan. Sehingga menjadikan desa memiliki klasifikasi desa swasembada. Yaitu suatu desa yang berkembang dimana taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya menunjukkan kenyataan yang makin meningkat.

Oleh karena masyarakat pedesaan sebagian besar berada di sektor pertanian, maka sasaran yang ingin dicapai adalah membantu pemenuhan kebutuhan pangan dengan mengacu pada peningkatan taraf hidup masyarakat desa dan peningkatan ketrampilan pada sektor pertanian, pertukangan kayu, dan kesejahteraan keluarga.

3. Pemberdayaan Potensi Desa dalam Rangka Pengembangan Pedesaan

Munculnya Kesenjangan tingkat pertumbuhan dan kemajuan yang terjadi antara pedesaan dan perkotaan telah melahirkan kesenjangan. Kondisi kesenjangan ini semakin diperburuk lagi dengan adanya krisis ekonomi yang mempengaruhi berbagai bidang kehidupan masyarakat desa baik ekonomi, sosial maupun budaya. Hal tersebut tercermin dari banyaknya jumlah masyarakat yang tergolong miskin.

Untuk menunjang upaya redistribusi aset-aset ekonomi sampai ke pedesaan, maka paradigma pembangunan diubah menjadi pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. Dengan kondisi masyarakat pedesaan yang lebih berdaya maka diharapkan partisipasi interaktif dan swakarsa masyarakat pedesaan lebih aktif dalam pembangunan. Dengan demikian upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sudah selayaknya menjadi misi yang senantiasa melandasi setiap gerak dan langkah pembangunan nasional.

Upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan yang mengaktualisasikan paradigma pembangunan harus lebih mengarah kepada langkah-langkah yang menuju pemerataan kemakmuran. Karena itu visi pembangunan nasional terhadap wilayah pedesaan hendaknya merupakan pembangunan pedesaan untuk kemakmuran rakyat demi tercapainya keserasian dengan masyarakat kota, sedangkan misi yang di emban perlu antara lain memprioritaskan upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan. Disi lain, realisasi konsep otonomi daerah mensyaratkan adanya distribusi hasil pembangunan secara adil dan proporsional pada setiap daerah, serta secara politis mensyaratkan adanya pemencaran kekuasaan (dispersed of power).

Pembinaan terhadap masyarakat desa dilakukan dengan pendekatan sosial budaya yang mempergunakan sistem sosisal politik masyarakat setempat untuk berkomunikasi. Walaupun memperhitungkan kemungkinan perubahan sosial secara sosial pula. Pengetahuan masyarakat tentang bertani pun juga masih sangat tradisional sekali.

4. Solusi dalam Memelihara Keseimbangan Desa dan Kota

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam rangka menyerasikan/ menyamakan perkembangan desa dan kota

a. Pasar Kerja di Desa

Jumlah tenaga kerja yang memasuki pasaran kerja semakin bertambah banyak. Kualitas diantara mereka pun beranekaragam, mulai dari tenaga kasar, terampil sampai tenaga akademik. Karena itu langkah pertama yang harus ditempuh adalah membuka kesempatan kerja untuk menyerap tenaga kerja pasaran di desa. Hal ini dimaksudkan supaya mereka tidak lari atau pergi ke pusa-pusat pertumbuhan ekonomi lain, yaitu kota-kota kecil, kota-kota sedang, atau kota-kota besar.

b.         Modal usaha kecil

Pasaran kerja atau kesempatan kerja ini biasanya digerakkan oleh perorangan atau kelompok di desa. Usaha semacam ini biasanya disesuaikan dengan kondisi dan kualitas dari tenaga kerja. Teknologi yang digunakan tidak terlalu tinggi bahkan dapat dilakukan transfer teknologi kepada masyarakat desa. Karena bentuknya yang perorangan (kalaupun ada yang kelompok) biasanya modal usahanya pun kecil. Untuk mendorong keberadaan usaha ini, maka pemerintah perlu untuk memberikan bantuan kredit kecil ala desa, seperti BKD (Bank Kredit Desa).

c.         Teknologi kurang terampil

Tenaga kerja di desa biasanya mempunyai kualitas yang rendah, karena itu untuk mengatasi masalah maka perlu diadakan berbagai macam penyuluhan, pelatihan, dan berbagai macam bentuk pembinaan. Mulai dari perangkat desa (aparat desa) sampai pada anggota masyarakat pekerja. Pengembangan keterampilan tenga kerja di desa perlu diorientasikan pada mata pencaharian masyarakat desa yang bersangkutan agar potensi yang ada bisa langsung digarap.

d. Pemasaran hasil produksi

Kendala utama usaha-usaha yang dirintis di pedesaan adalah situasi harga yang fluktuatif atau karena hilang atau berkurangnya kesempatan. Kesempatan pasar atau pemasaran hasil produksi desa merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi desa. Membaiknya pemasaran hasil produksi di desa akan mendukung masuknya modal ke daerah pedesaan. Dan sebaliknya, lesunya pemasaran akan menghambat perekonomian dan produktivitas desa. Karena itu, dalam sistem pemasaran produk desa perlu adanya suatu sistem yang mampu menumbuhkan kebijaksanaan pemerintah, mampu mengikuti mekanisme atau tata niaga ekonomi pasar yang berlaku.Untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan dan aspek ketidakmampuan masyarakat desa khususnya dibidang mendinamisasikan kegiatan dan kehidupan masyarakat, perlu adanya suatu program pendukung yang bersifat menyeluruh bagi pertumbuhan desa. Program-program ini dimaksudkan untuk membawa masyarakat desa setahap demi setahap mampu menjangkau pertumbuhan ekonomi desa menjadi lebih cepat tumbuh dan berkembang. Program-program dan usaha pembangunan desa yang dapat menciptakan suasana pra-conditioning untuk tumbuh dan berkembang adalah

            a.         Sistem kepemimpinan di desa

           Sistem kepemimpinan di desa baik yang bersifat kepemimpinan formal maupun informal, baik            yang berdasarkan agama maupun organisasi masyarakat adalah sistem yang mampu                            menggerakkan partisipasi masyarakat dan menghidupkan inisiatif, kreativitas, dan produktivitas        masyarakat desa. Jiwa dan ide kepemimpinan dengan dasar apapun selalu mengutamakan                   inspirasi dan aspirasi masyarakat dan harus mampu menyalurkan menjadi landasan pembangunan         oleh, dari dan untuk masyarakat. Karena itu, seorang pemimpin masyarakat desa harus mampu            melihat kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

b.         Pembinaan kelembagaan

Pembinaan kelembagaan ini adalah merupakan usaha menggerakkan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Karena lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tumbuh atas inisiatif masyarakat desa, perlu terus dibina dan dilestarikan keberadaannya agar lebih tumbuh dan berkembang. Sehingga mampu lebih efektif dalam mendukung program dan rencana masyarakat maupun pemerintah.

 C.                  Peningkatan kualitas SDM

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sangat didukung oleh kualitas aparat pemerintah desa dan masyarakat yang turut sebagai pelaku pembangunan. Karena itu perlu disusun sebuah rencana program peningkatan kualitas dan kemampuan masyarakat yang berupa pendidikan, pelatihan umum, pelatihan tenaga kerja, penyuluhan, kegiatan stimulasi dan demonstrasi-demonstrasi. Di sisi lain transfer teknologi kepada aparatur pemerintah dan fungsionaris pembangunan perlu juga untuk dilakukan.

 d.          Bantuan teknis

Bantuan teknis ini merupakan unsur pendukung proses pembangunan masyarakat desa. Hal ini dibutuhkan dalam hal masyarakat memiliki sedemikian rupa rendahnya kualitas sumberdaya, potensi alam, dan kesempatan ekonomi sehingga perlu mendapatkan dukungan dari luar masyarakat setempat.

            Pembangunan masyarakat perdesaan dimaksudkan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan yang demikian hanya akan dapat terlaksana bila langkah teknis dan ekonomis dilaksanakan setelah masalah inti sosial budaya suatu masyarakat diketahui. Berdasarkan ini kemudian menjadikannya sebagai tumpuan berbagai langkah pembangunan ekonomi dengan sektor teknisnya. Manusia yang secara sosiologis memerlukan interaksi dengan komunitasnya untuk tumbuh dan berkembang, jarang sekali berani berkembang sendiri menjauhi norma-norma dan harapan masyarakat. Sebagaimana perkembangan komunitas memerlukan individu untuk berkembang dan begitu juga individu memerlukan komunitas sebagai tumpuan dan landasan berbagai hal hakiki.

            Pembangunan manusia seutuhnya akan lebih berhasil bila pembangunan pada daerah pedesaan dilakukan berdasarkan potensi sumberdaya alamnya. Sehingga untuk mampu memberdayakan potensi sumberdaya alamnya, maka bakat dan kemampuan sumberdaya manusianya juga perlu untuk ditingkatkan. Dengan demikian, kemajuan wilayah pedesaan akan menjadi imbang dengan wilayah perkotaan. sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi dalam kehidupan antara penduduk desa dan kota tidak akan terjadi.